Ungkapan “de facto” berasal dari bahasa Latin yang berarti “sebenarnya (faktanya).”
Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan umum yang tidak memiliki status hukum atau bersifat tidak resmi.
Misalnya, bahasa Inggris merupakan bahasa de facto Australia, yang berarti bahwa meski tidak memiliki status hukum formal, sebagian besar warga Australia berbicara bahasa Inggris, dan bahasa Inggris digunakan pada dokumen resmi pemerintahan.
Sebaliknya, sesuatu yang diamanatkan atau disahkan oleh hukum dikatakan “de jure,” atau “dalam hukum.”
De facto digunakan dalam berbagai ranah termasuk politik, pemerintahan, dan sosiologi.
Banyak orang menggunakan istilah ini untuk merujuk pada sesuatu yang dipertanyakan legalitas atau moralitasnya.
Misalnya, Amerika Serikat mengalami beberapa dekade rasisme de facto meskipun beberapa undang-undang telah disahkan untuk menghilangkan prasangka rasial.
Meskipun telah ada undang-undang, rasisme bertahan begitu lama di beberapa wilayah Amerika Serikat karena telah menjadi praktik umum.
Dalam politik, orang kadang berbicara tentang pemerintahan de facto untuk menyatakan pemerintahan yang memegang kekuasaan tanpa persetujuan rakyat.
Istilah ini juga digunakan untuk merujuk sebuah tradisi yang diikuti tanpa dasar hukum.
Sebagai contoh, banyak perusahaan memiliki standar de facto tentang kriteria rekrutmen karyawan meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan.
Dalam beberapa kasus, standar de facto mungkin ilegal, tetapi karena belum diformalkan membuatnya sulit untuk dituntut.
Standar de facto sering mencerminkan pendapat umum tentang wanita, ras minoritas, dan penyandang cacat.
Misalnya, sebuah perusahaan mungkin enggan memperkerjakan seorang dari etnis tertentu karena menjadi standar de facto perusahaan tersebut.
Namun, untuk menghindari tuntutan hukum akibat diskriminasi, perusahaan bisa membuat alasan yang tampak sah untuk menolak mempekerjakan seseorang dari etnis tertentu.
Aktivis yang melawan diskriminasi lazim menyatakan bahwa diskriminasi de facto sulit dilawan.
Diskriminasi de jure dapat dihilangkan dengan merevisi atau mengganti undang-undang lama, sedangkan diskriminasi de facto melebur dalam praktik dan sikap keseharian masyarakat.[]