Apa tujuan utama pemerintah? Tergantung pada jenis pemerintahan, jawaban atas pertanyaan ini bisa bervariasi.
Artikel ini akan menjawabnya dari perspektif demokrasi, yang merupakan bentuk pemerintahan paling sukses (tapi jelas bukan yang sempurna) yang dikenal manusia.
Salah satu tujuan utama dari setiap pemerintahan adalah membuat aturan untuk melindungi cara hidup yang diterima secara umum oleh suatu masyarakat.
Mulai dari aturan suku prasejarah hingga undang-undang modern, salah satu motivasi utama dibentuknya pemerintahan adalah melindungi rakyat dan properti mereka dari ancaman internal dan eksternal.
Dalam tatanan seperti ini, seorang individu perlu mengorbankan sebagian kebebasan pribadinya untuk menjadi bagian serta melayani masyarakat, negara, dan bangsa.
Sebagai imbalan atas pengorbanan ini, negara atau pemerintah menawarkan imbalan yang meliputi perlindungan, kesempatan yang sama untuk mencari nafkah, dan kebebasan.
Kebutuhan akan pemerintahan merupakan konsekuensi alami sifat manusia yang merupakan makhluk sosial.
Agar masyarakat bisa stabil dan tumbuh damai, menjadi penting manusia menjadi makhluk politik dan mengadopsi jenis tertentu pemerintahan yang bertugas menjamin stabilitas internal dan melakukan tugas-tugas untuk kepentingan kolektif.
Itu sebab, pemerintah merupakan organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi di suatu daerah atau negara dan merupakan arbiter tertinggi dalam hal kebijakan publik, hukum, dan ketertiban.
Tiga cabang pemerintahan yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah tiga pilar yang menyangga pemerintahan demokratis.
Tujuan Pemerintah
Untuk memahami tujuan pemerintahan kita harus memahami kebutuhan akan distribusi kekuasaan di masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan yang paling penting mengapa pemerintah perlu ada.
1. Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia
Pemerintah berkewajiban menegakkan dan melindungi hak asasi manusia akan kebebasan, kesetaraan, perdamaian, dan keadilan bagi rakyatnya.
Pemerintah juga harus menjamin kebebasan berpikir, kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, dan di atas semua, hak untuk mengejar kebahagiaan.
2. Menjunjung Konstitusi
Pemerintah dan agama memiliki sifat yang sama; keduanya memiliki panduan. Pemerintah memiliki panduan berupa konstitusi.
Para wakil terpilih, peradilan, dan seluruh mesin pemerintah memiliki tujuan utama mengikuti konstitusi yang merinci harapan rakyat dan melindungi hak asasi manusia serta kebebasan.
Badan legislatif yang terdiri dari wakil terpilih memiliki wewenang melakukan amandemen konstitusi dan membuat undang-undang baru untuk kemaslahatan rakyat.
3. Menjaga Perdamaian Melalui Penegakan Hukum dan Ketertiban
Jika masyarakat menginginkan hidup berdampingan secara damai, berbagi sumber daya yang ditawarkan oleh alam, dan melindungi hak atas kebebasan, maka mereka memerlukan pemerintah.
Masyarakat tidak akan mampu mempertahankan keharmonisan tanpa didukung hukum dan ketertiban, karena secara inheren, manusia adalah makhluk yang sangat individualistis.
Oleh karena itu, penerapan aturan dan hukum yang berlaku bagi semua amat diperlukan.
Pemerintah perlu membangun sistem peradilan yang tidak memihak dan dapat memberi rasa keadilan serta menghukum kejahatan.
4. Melindungi Kedaulatan Bangsa
Setiap pemerintah harus melindungi wilayah dan warganya dari unsur yang mengancam kebebasan bangsa.
Untuk mencapai ini, pemerintah harus membangun kekuatan pertahanan untuk melindungi perbatasan serta kepentingan ekonominya.
Itu sebab, setiap negara harus memiliki armada untuk mempertahankan wilayah darat, laut, dan udaranya dari agresi eksternal.
5. Menetapkan dan Memelihara Sistem Moneter
Agar perdagangan domestik dan internasional bisa dilakukan, pemerintah harus memiliki bank sentral yang menetapkan sistem moneter serta memfasilitasi perbankan dan perdagangan.
6. Pelaksana Reformasi Ekonomi dan Sosial
Tujuan lain pemerintah adalah membuat undang-undang untuk mencapai reformasi ekonomi serta sosial.
Kebijakan pemerintah harus diperbaiki atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi.
7. Mengumpulkan Pajak dan Menetapkan APBN
Upaya penyediaan fasilitas publik tidak akan terlaksana tanpa adanya pungutan pajak dari masyarakat umum.
Anggaran pertahanan, membayar pegawai pemerintah, membayar hutang, dan pembiayaan infrastruktur adalah beberapa kebutuhan belanja negara yang lazim dibiayai dari pajak.
Semua anggaran dan belanja ini harus direncanakan melalui APBN yang biasanya dilakukan tiap tahun.
8. Menyediakan Lingkungan Kondusif untuk Penciptaan Lapangan Kerja
Meskipun tidak diharapkan secara langsung menciptakan lapangan kerja, pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan kondusif yang membantu dunia usaha untuk tumbuh dan menciptakan lapangan kerja.
Pemerintah diharapkan bisa mempromosikan perusahaan dari semua bidang dan memastikan bisnis mendapatkan akses ke jalur kredit.
Menumbuhkan semangat kewirausahaan tidak hanya membantu rakyat mendapatkan pekerjaan, tetapi juga menciptakan swasembada serta membuka peluang bagi perdagangan internasional.
9. Menjaga Hubungan Diplomatik Internasional
Pemerintah berkewajiban menjaga hubungan diplomatik dengan negara tetangga dan negara lain di dunia
Agar hubungan perdagangan dan berbagi pengetahuan terjadi, batas-batas nasional perlu dibuka melalui saluran diplomatik untuk memfasilitasi kerja sama antar negara.[]